Pertanyaan: Apa hukum mencalonkan non muslim untuk jabatan gubernur di daerah mayoritas muslim dlm sebuah negara demokratis yang membolehkan warganya baik muslim/non muslim untuk mencalonkan diri dalam pemilihan langsung? Bagaimana hukum gubernur, anggota dewan perwakilan rakyat /parlemen menurut fikih??Jawab:
Pengertian pemerintah/penguasa sudah berubah dalam negara modern, penguasa/pemimpin merupakan kumpulan lembaga"/perundangan (UU, DPR, pemerintah, mahkamah) (legislatif,exsekutif,yudukatif). Baik raja, presiden, kaisar, PM tidak dapat bertindak diluar aturan/perundangan yg dikeluarkan lembaga" tersebut. Pemimpin merupakan pelaksana/mandataris yang mempunyai batasan-batasan tertentu dan melaksanakan aturan-aturan yang dihasilkan lembaga-lembaga diatas, maka memilih pemimpin baik muslim atau non muslim, laki-laki atau perempuan tidaklah menyelisihi syariah islam. Share: